Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Nama    : Fani Apriliani

NIM       : 2013-22-050

Universitas Esa Unggul

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar di dunia, namun kemajuan di bidang kependudukan masih rendah di banding dengan negara-negara lain. Indikator yang mudah terlihat adalah angka kemiskinan absolut, peringkat korupsi serta modal sosial dan budaya yang masih lemah. Dilihat dari tingkat kemiskinan absolut (di atas 50 juta) dan relatif (>23%) hal ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk Indonesia masih relatif rendah. Sedangkan tingkat korupsi di Indonesia relatif tinggi, masuk pada 7% golongan negara yang paling korup (peringkat 80 dari 85 negara, peringkat 1 menunjukkan negara paling bersih dari praktik korupsi).

Selama ini Indonesia mengabaikan pembangunan berwawasan kependudukan karena keinginan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan nasional.

Walaupun Indonesia memiliki wawasan trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan senantiasa mendominasi strategi pembangunan nasional. Aspek pemerataan yang terabaikan pada akhirnya memunculkan keadaan instabilitas dan kesenjangan antar golongan dan wilayah.

Strategi pembangunan yang selama ini bertumpu pada pertumbuhan semata-mata tanpa melihat potensi penduduk yang ada tidak berlangsung secara berkesinambungan. Jika dikaitkan dengan krisis ekonomi, krisis tersebut tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang kurang memperhatikan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi dan potensi kependudukan akan menyebabkan pembangunan ekonomi yang rentan terhadap perubahan.

Pada 3-4 dekade terakhir pembangunan nasional terjebak dalam pendekatan modernisasi, sehingga peningkatan kesejahteraan penduduk dan keadilan sosial masih belum dapat dicapai. Pendekatan peningkatan kesejahteraan penduduk dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pembangunan masih terabaikan. Pembangunan untuk peningkatan kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas penduduk menjadi terpinggirkan. Dengan kata lain, pembangunan nasional secara nyata tidak memihak pada manusia (“penduduk”).

Perencanaan pembangunan berbasis kependudukan seharusnya tidak lagi dibahas pada tingkat wacana, melainkan harus sudah pada tingkat operasional.

Sumber:

Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 25 No. 2, Desember 2007: 136-150

http://dewiultralight08.wordpress.com/2011/03/10/jurnal-pembangunan-berwawasan-kependudukan/