Nama : Fani Apriliani
NIM : 2013-22-050
Universitas Esa Unggul
Indonesia memiliki jumlah
penduduk yang besar di dunia, namun kemajuan di bidang kependudukan masih
rendah di banding dengan negara-negara lain. Indikator yang mudah terlihat
adalah angka kemiskinan absolut, peringkat korupsi serta modal sosial dan
budaya yang masih lemah. Dilihat dari tingkat kemiskinan absolut (di atas 50
juta) dan relatif (>23%) hal ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk
Indonesia masih relatif rendah. Sedangkan tingkat korupsi di Indonesia relatif
tinggi, masuk pada 7% golongan negara yang paling korup (peringkat 80 dari 85
negara, peringkat 1 menunjukkan negara paling bersih dari praktik korupsi).
Selama ini Indonesia mengabaikan
pembangunan berwawasan kependudukan karena keinginan pemerintah untuk
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya
ukuran keberhasilan pembangunan nasional.
Walaupun Indonesia memiliki
wawasan trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Namun,
pada kenyataannya pertumbuhan senantiasa mendominasi strategi pembangunan
nasional. Aspek pemerataan yang terabaikan pada akhirnya memunculkan keadaan
instabilitas dan kesenjangan antar golongan dan wilayah.
Strategi pembangunan yang selama
ini bertumpu pada pertumbuhan semata-mata tanpa melihat potensi penduduk yang
ada tidak berlangsung secara berkesinambungan. Jika dikaitkan dengan krisis
ekonomi, krisis tersebut tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang kurang
memperhatikan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi
pada situasi/kondisi dan potensi kependudukan akan menyebabkan pembangunan
ekonomi yang rentan terhadap perubahan.
Pada 3-4 dekade terakhir
pembangunan nasional terjebak dalam pendekatan modernisasi, sehingga peningkatan
kesejahteraan penduduk dan keadilan sosial masih belum dapat dicapai.
Pendekatan peningkatan kesejahteraan penduduk dan keadilan sosial dalam
penyelenggaraan pembangunan masih terabaikan. Pembangunan untuk peningkatan
kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas penduduk menjadi
terpinggirkan. Dengan kata lain, pembangunan nasional secara nyata tidak
memihak pada manusia (“penduduk”).
Perencanaan pembangunan berbasis
kependudukan seharusnya tidak lagi dibahas pada tingkat wacana, melainkan harus
sudah pada tingkat operasional.
Sumber:
Forum Penelitian Agro Ekonomi.
Volume 25 No. 2, Desember 2007: 136-150
